PRO-KONTRA PRIVATISASI BUMN

1.

Pendahuluan.

Dinegara-negara berkembang, keberadaan badan usaha milik negara dan daerah BUMN/D memainkan peran yang sangat strategis dalam tata perekonomian negara. Dibeberapa negara berkembang sebagian besar pembentukan modal nasional berasal dari investasi BUMN/D tersebut. Namun disis lain keterlibatan dalam proses alokasi sumberdaya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat, banyak menghabiskan sumberdaya-sumberdaya, bahkan sering menjadi beban keuangan negara.

ditengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat dan arus globalisasi yang tidak bisa dibendung lagi BUMN/D harus dikelola secara profesional agar tetap eksist di dan mampu memainkan peranan kancah internasional, namun disisi lain privatisasi memberikan implikasi negatif langsung terhadap masyarakat dan beberapa kelompok kepentingan yang terkait langsung dengan BUMN/D tersebut, walaupun disisi lain pemikiran ini akan berdampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Melalui analisis yang komperhensif integral dan berorientasi masa depan, diharapkan kita sebagai bagian dari kalangan akademisi mampu mencarikan solusi terbaik terhadap permaslahan BUMN/D di indonesia sekarang, bukan sekedar menjadikan issu ini sebagai alat kepentingan politik untuk mendapatkan keuntungan sepihak semata namun lebih kepada reinterprestasi penyejahteraan masyarakat dan rasa nasionalisme.

2.

Pembahasan.
1.

Landasan teori

Pihak yang pro privatisasi merupakan pendukung pemikiran ekonomi Neo-Klasik. Menurut mazab yang mengacu kepada mekanisme pasar ini, pengelolaan perusahaan oleh swasta dengan prinsip maksimalisasi keuntungan, akan jauh lebih produktif dan lebih efisien jika dibandingkan dengan pengelolaan oleh pemerintah. Dengan efisiensi yang lebih baik, BUMN diharapkan dapat lebih kompetitif di dalam negeri maupun internasional yang akan berujung dengan penambahan akumulasi pajak untuk pembangunan nasional. Sementara pendapat menentang privatisasi didukung oleh pemikiran Joseph Stiglitz (pemenang hadiah nobel ekonomi 2001) adanya ketidaksempurnaan pasar menyebabkan privatisasi dapat merugikan. Maksudnya Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna dan banyak distorsi, maka privatisasi hanya merupakan pengalihan monopoli dari pemerintah ke swasta. Sehingga, yang diuntungkan adalah swasta tertentu, sementara masyarakat dirugikan karena membayar harga yang tinggi sebagai akibat ketidakefisienan atau karena posisi tawar yang rendah.

2.

Dasar hukum

Di indonesia regulasi tentang Masalah BUMN dan status hu­kum memang telah diatur di dalam UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Peraturan Pemerintah se­ba­gai turunan UU tersebut antara lain Per­aturan Pemerintah Nomor 43, 44, dan 45 tahun 2005. Selain itu ju­ga telah dikeluarkan PP Nomor 33 ta­hun 2005 tentang Tata Cara Pri­va­tisasi Perusahaan Perseroan. Artinya secara hukum, legalitas kebijakan privatisasi BUMN/D telah mendapatkan posisi aman, namun legalitas sosiopolitik pada saat ini masih terkendala oleh berbagai permasalahan.

3.

Pemikiran

Memperhatikan dengan seksama permasalahan-permasalahan BUMN/D yang disajikan kelompok satu dibeberapa minggu lalu, maka tidak salah jika privatisasi merupakan salah satu cara pemecahan masalah tersebut akan tetapi permasalahan perbedaan pandangan terhadap “privatisasi”, bukan hanya permasalahan perbedaan perspektif semata, berbagai permasalahan teknis lapangan lainnya juga menjadi aspek penilaian masyarakat terhadap langkah privatisasi yang diambil pemerintah sekarang.

Sebagai contoh permasalahan teknis itu adalah: Realisasi privatisasi BUMN tahun 2001 hanya mampu mencapai 50% dari target. Sembilan BUMN yang seharusnya diprivatisasi pada tahun 2001 terpaksa di carry over ke tahun 2002. Sementara itu, untuk tahun 2002 sendiri, pemerintah mentargetkan privatisasi untuk 15 BUMN. Pelaksanaan privatisasi yang terjadi sampai saat ini masih terkesan ruwet, berlarut-larut.. Pelaksanaan privatisasi juga terkesan berlarut-larut. Keputusan yang sudah diambil pemerintah tidak bisa dengan segera dilaksanakan, karena berbagai alasan. Hal ini menjadi objek utama kritikan pihak-pihak utama yang merasa dirugikan atas kebijakan privatisasi BUMN/D.

Selain hal diatas Disamping alasan-alasan tersebut, masing-masing pihak memiliki alasan yang spesifik. Direksi BUMN mengkhawatirkan, privatisasi akan menyebabkan hilangnya jabatan, fasilitas dan kemudahan yang mereka miliki selama ini, serta hilangnya peluang untuk melakukan korupsi. Pemerintah Daerah mengkhawatirkan privatisasi BUMN akan menyebabkan Pemerintah Daerah kehilangan sumber penerimaan pendapatan. Sementara anggota DPR dan elit politik ada yang memanfaatkan isu privatisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan/partainya. Penolakan terhadap privatisasi BUMN, terutama privatisasi kepada investor asing, mengesankan bahwa mereka adalah kelompok nasionalis yang menentang penjualan aset negara. Mereka berharap tindakan mereka akan mendapat simpati dari masyarakat, yang merupakan modal untuk memenangkan pemilu tahun 2009 nanti.

Para ekonom pada umumnya sepakat bahwa kepemilikan dan pengelolaan unit-unit usaha secara langsung oleh pemerintah (khususnya dinegara berkembang) terlalalu besar dan luas. Ini sangat memprihatinkan melihat beberapa hal sektor swasta diyakini mampu melakukan tugas ekonomi tersebut dengan baik.Menurut pandangan lembaga bilateral maupun multilateral seperti USAid, world bank dan IMF privatisasi mempunyai dampak luas terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.dan kemudian juga diiringi dengan ide privatisasidi indonesia.

privatisasi tidak harus diartikan sebagai pengalihan kepemilkikan BUMN/D kepada swasta melalui go public, melainkan juga pengikut sertaan swasta ke dalam BUMN/D, kontrak mangemen, kerjasama operasi dan penjualan saham pada partner strategis.

Berikut analisis tentang analisis privatisasi BUMN/D yang bersifat pejualan saham dipandang dari latarbelakang investor dan jumlah saham yang dimiliki investor.

1.

Privatisasi Melalui Pasar Modal

Pada strategi privatisasi melalui pasar modal, pemerintah menjual kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal. Umumnya, pemerintah hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMN tersebut. Strategi ini akan menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akan menurun. Privatisasi melalui pasar modal cocok untuk memprivatisasi BUMN yang besar, memiliki keuntungan yang memadai, atau potensi keuntungan yang memadai yang dalam waktu dekat dapat direalisasi. Privatisasi melalui pasar modal dapat dilaksanakan apabila BUMN bisa memberikan informasi lengkap tentang keuangan, manajemen, dan informasi lain-lain, yang diperlukan masyarakat sebagai calon investor.

Privatisasi melalui pasar modal akan menghasilkan dana yang bisa dipakai untuk menutup devisit APBN. Namun demikian, privatisasi tidak akan banyak merubah pola pengelolaan BUMN. Privatisasi BUMN melalui pasar modal akan mendatangkan investor dalam jumlah banyak dengan rasio penyertaan yang relatif kecil. Pemerintah masih menjadi pemegang saham mayoritas. Tidak ada pergeseran peran pemerintah dalam BUMN setelah privatisasi. Tidak ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada perubahan budaya kerja, serta tidak ada perluasan pasar di pasar global. Privatisasi melalui pasar modal belum tentu dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Hal ini terjadi bisa dilihat dari komposisi investor yang membeli saham BUMN di pasar modal. Apabila sebagian besar penyertaan modal dilakukan oleh investor dalam negeri, berarti tidak banyak pertambahan uang beredar di masyarakat, sehingga sulit untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, apabila sebagian besar investor berasal dari luar negeri, maka akan menyebabkan peningkatan uang beredar, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.

Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%

Pada strategi ini, pemerintah menjual sebagian kecil (kurang dari 50%) dari saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor dalam negeri. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya. Privatisasi dengan private placement oleh investor dalam negeri akan menghasilkan dana bagi pemerintah yang dapat dipakai untuk menutup devisit APBN 2002. Namun dengan penyertaan modal di bawah 50%, investor baru tidak memiliki kekuatan yang dominan untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan, sehingga peran pemerintah masih tetap dominan dalam BUMN. Secara umum kebijakan manajemen tidak akan mengalami perubahan, demikian pula teknologi dan budaya kerja yang ada tidak mengalami perubahan yang signifikan. Strategi penyertaan modal dari investor dalam negeri ini tidak menambah jumlah uang yang beredar di Model Privatisasi BUMN Yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia (Purwoko) masyarakat, sehingga perekonomian tidak terdongkrak dengan adanya privatisasi.

3.

Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di atas 50%

Seperti halnya alternatif sebelumnya, privatisasi melalui privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50% akan menghasilkan dana bagi pemerintah untuk menutup devisit anggaran. Namun demikian alternatif ini tidak dapat mendongkrak perekonomian nasional, karena dana yang ditanamkan di BUMN berasal dari dalam negeri (sektor swasta). Penyertaan investor di atas 50% akan menyebabkan investor baru memiliki kekuatan untuk ikut menentukan kebijakan dalam menjalankan kegiatan operasional BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan. Visi, misi dan strategi BUMN mungkin mengalami perubahan. Demikian pula pemanfaatan teknologi informasi, proses bisnis internal, serta budaya kerja akan mengalami perubahan. Kemampuan akses ke pasar internasional barangkali masih diragukan, karena sangat tergantung dari kemampuan investor baru untuk menembus pasar internasional.

4.

Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%

Alternatif ini akan menyebabkan adanya aliran dana masuk ke Indonesia, yang sangat berarti untuk mempercepat perputaran perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Investor luar negeri pada umumnya menginginkan adanya good corporate government dalam mengelola BUMN. Namun dengan penyertaan kurang dari 50% investor baru tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Investor luar negeri dapat diharapkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi baru kepada BUMN. Keikutsertaan investor luar negeri dalam pengelolaan BUMN diharapkan dapan memberikan suasana baru dalam lingkungan BUMN, dan diharapkan dapat merubah budaya kerja karyawan BUMN menjadi lebih baik. Namun demikian semua harapan tersebut masih tergantung kepada pemerintah Indonesia yang masih memegang mayoritas saham BUMN tersebut.

5.

Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan Penyertaan di atas 50%

Strategi privatisasi melalui privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50% akan membawa dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintah Indonesia. Pemerintah akan memperoleh dana yang diperlukan untuk menutup devisit APBN. Penyertaan modal dari luar negeri akan menyebabkan bertambahnya uang beredar di Indonesia, yang diharapkan dapat mendongkrak percepatan perputaran perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. Dengan penyertaan yang lebih besar, investor asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dalam BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan.

Lalu jika demikian pola-pola investasi yang ada, sepertia apakah investor ideal yang diharapkan BUMN/D sekarang?

1.

Mampu meningkatkan kinerja BUMN
2.

mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN
3.

mampu meningkatkan akses ke pasar internasional
4.

terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
5.

terjadinya perubahan budaya kerja, serta
6.

mampu menutup defisit APBN.

Namun tidak semua investor dapat memenuhi kriteria sebagai investor ideal. namun paling tidak kita harus mampu mencari investor yang mendekati ideal. Kriteria di atas bisa dilihat melalui indikator sebagai berikut.

1.

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan BUMN yang akan diprivatisasi,
2.

memiliki reputasi yang baik di tingkat Internasional
3.

memiliki jaringan pemasaran yang baik di tingkat internasional,
4.

telah menerapkan prinsip-prinsip good corpora e governance dalam perusahaannya
5.

telah memiliki budaya kerja yang baik dalam perusahaannya, serta
6.

memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: